Jakarta, Kompas - Nasib guru sekolah-sekolah swasta di sejumlah daerah masih terabaikan. Banyak guru yang mendapat gaji di bawah upah minimum kabupaten. Padahal, guru-guru tersebut ikut berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.Berdasarkan data dari Forum Guru Sekolah Swasta (Forgusta) Kabupaten Tegal, misalnya, dari sekitar 7.000 guru sekolah swasta, sekitar 4.000 guru di antaranya mendapat gaji Rp 75.000 sampai Rp 200.000 per bulan.
”Padahal untuk guru TK dan SD, mereka harus mengajar setiap hari,” kata Ketua Forgusta Kabupaten Tegal Fatah Yasin di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (3/5).
Rendahnya gaji guru tersebut antara lain karena rendahnya kemampuan yayasan pengelola sekolah swasta. Sekolah pun sebagian besar mengandalkan pendapatan dari iuran siswa. ”Padahal ekonomi keluarga siswa sangat pas-pasan,” kata Fatah.
Kondisi guru SMP, SMA, dan SMK Wahyu yang berada di bawah Yayasan Babussalam, Makassar, Sulawesi Selatan, sedikit lebih baik. Guru di sekolah tersebut mendapat honor Rp 5.000 per jam bagi guru honorer. Mereka umumnya mengajar 24 jam dalam seminggu. Rata-rata honor yang diperoleh guru Rp 125.000 per minggu atau Rp 500.000 per bulan.
Sekretaris Yayasan Babussalam Haslinda mengatakan, yayasan tersebut memiliki enam guru pegawai negeri sipil (PNS) dan 20 guru honorer di tingkat SMA, 31 guru honorer tingkat SMK, serta 23 guru honorer untuk tingkat SMP.
Guru yang sudah mengabdi selama 10 tahun diangkat menjadi guru tetap dengan tunjangan kesejahteraan Rp 500.000 per bulan selain honor Rp 5.000 per jam untuk tiap mata pelajaran.
Kondisi ini hampir sama dengan guru SD, SMP dan SMA di bawah naungan Yayasan Sanur di Kecamatan Panakkukang Makassar.
Ketua Yayasan Sanur HB Sadiliah mengatakan, Yayasan Sanur memberikan honor mengajar Rp 5.000-Rp 8.000 kepada guru sesuai jumlah mata pelajaran yang mereka pegang.
Djabal Nur, guru PPKn di SMA Sanur, mengaku mendapatkan honor Rp 5.000 per jam dari sekolah. Dia mengajar selama 24 jam dalam satu minggu. ”Jumlah itu lumayan karena sekolah juga dekat dengan rumah saya,” kata pria yang mengajar sejak tahun 2001.
Peran pemerintah
Di SMA ”17” I Yogyakarta yang berada di bawah naungan Yayasan Brigadir 17, nasib guru swasta juga belum begitu baik. Kepala Humas SMA ”17” I Yogyakarta Sri Wigati mengatakan, dari total 23 guru di SMA ”17” I Yogyakarta, delapan guru di antaranya PNS yang diperbantukan dan 15 lainnya guru swasta.
Karena terbatasnya dana sekolah, setiap guru swasta rata-rata hanya mendapat gaji Rp 700.000 per bulan. Jumlah ini masih di bawah upah minimum regional Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih dari Rp 800.000 per bulan.
”Jika guru-guru PNS yang ada ditarik pemerintah, sekolah kami bisa kelimpungan. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian kepada sekolah swasta yang melayani masyarakat miskin,” kata Sri Wigati.(WIE/SIN/APA/ABK/WSI)
”Padahal untuk guru TK dan SD, mereka harus mengajar setiap hari,” kata Ketua Forgusta Kabupaten Tegal Fatah Yasin di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (3/5).
Rendahnya gaji guru tersebut antara lain karena rendahnya kemampuan yayasan pengelola sekolah swasta. Sekolah pun sebagian besar mengandalkan pendapatan dari iuran siswa. ”Padahal ekonomi keluarga siswa sangat pas-pasan,” kata Fatah.
Kondisi guru SMP, SMA, dan SMK Wahyu yang berada di bawah Yayasan Babussalam, Makassar, Sulawesi Selatan, sedikit lebih baik. Guru di sekolah tersebut mendapat honor Rp 5.000 per jam bagi guru honorer. Mereka umumnya mengajar 24 jam dalam seminggu. Rata-rata honor yang diperoleh guru Rp 125.000 per minggu atau Rp 500.000 per bulan.
Sekretaris Yayasan Babussalam Haslinda mengatakan, yayasan tersebut memiliki enam guru pegawai negeri sipil (PNS) dan 20 guru honorer di tingkat SMA, 31 guru honorer tingkat SMK, serta 23 guru honorer untuk tingkat SMP.
Guru yang sudah mengabdi selama 10 tahun diangkat menjadi guru tetap dengan tunjangan kesejahteraan Rp 500.000 per bulan selain honor Rp 5.000 per jam untuk tiap mata pelajaran.
Kondisi ini hampir sama dengan guru SD, SMP dan SMA di bawah naungan Yayasan Sanur di Kecamatan Panakkukang Makassar.
Ketua Yayasan Sanur HB Sadiliah mengatakan, Yayasan Sanur memberikan honor mengajar Rp 5.000-Rp 8.000 kepada guru sesuai jumlah mata pelajaran yang mereka pegang.
Djabal Nur, guru PPKn di SMA Sanur, mengaku mendapatkan honor Rp 5.000 per jam dari sekolah. Dia mengajar selama 24 jam dalam satu minggu. ”Jumlah itu lumayan karena sekolah juga dekat dengan rumah saya,” kata pria yang mengajar sejak tahun 2001.
Peran pemerintah
Di SMA ”17” I Yogyakarta yang berada di bawah naungan Yayasan Brigadir 17, nasib guru swasta juga belum begitu baik. Kepala Humas SMA ”17” I Yogyakarta Sri Wigati mengatakan, dari total 23 guru di SMA ”17” I Yogyakarta, delapan guru di antaranya PNS yang diperbantukan dan 15 lainnya guru swasta.
Karena terbatasnya dana sekolah, setiap guru swasta rata-rata hanya mendapat gaji Rp 700.000 per bulan. Jumlah ini masih di bawah upah minimum regional Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih dari Rp 800.000 per bulan.
”Jika guru-guru PNS yang ada ditarik pemerintah, sekolah kami bisa kelimpungan. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian kepada sekolah swasta yang melayani masyarakat miskin,” kata Sri Wigati.(WIE/SIN/APA/ABK/WSI)
SUMBER : KOMPAS
0 Comments